BAB
I
LATAR
BELAKANG
Krisis
politik dan ekonomi yang melanda Indonesia yang sempat terjadi dampaknya masih
terasa sampai saat ini pada dasarnya tidak hanya dipicu oleh pemerintah daerah
yang kurang efektif dalam melakukan penanganan terhadap hal ini, dan menjadikan
sebagian daerah tidak siap berotonomi, tetapi sebenarnya juga dipicu oleh
ketidakmampuan daerah itu sendiri dalam menanggapi tuntutan dari lingkungan
sekitarnya, baik tuntutan internal maupun tuntutan eksternal.
Karena
itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi masalah otonomi daerah
yang dapat terus terjadi di dikemudian hari yaitu melalui berbagai strategi
peningkatan kemampuan terutama pengembangan network antar kabupaten/kota dan
dengan pihak luar berdasarkan visi daerah otonom. Dengan sistem pemerintahan (konsep governance) yang telah berkembang sesuai era saat ini, globalisasi telah menuntut pengembangan
kapasitas pemerintahan kota sebagai organisasi yang tidak hanya mampu bekerja
secara efisien, efektif, dan ekonomis, tetapi juga pemerintah kota harus
menjadi organisasi yang responsiveness, responsibility, dan representative.
Maka dari itulah pengembangan sistem jaringan kerja pada pemerintahan kota yang pada dasarnya mengacu
pada visi dan misi daerah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat dalam batas tertentu dengan mempertimbangkan arah perkembangan dan
perubahan lingkungan di sekitarnya – baik lingkup lkal, regional, nasional,
maupun internasional.
BAB
II
ISI
Idealnya sebuah
jaringan kerja dikembangkan oleh suatu lembaga tertentu mengacu pada tujuan yang
ingin dicapai di masa yang akan datang. Seperti dalam pengembangan kapasitas
pemerintah daerah, pengembangan jaringan kerja akan sangat tergantung pada visi
yang ingin diraih oleh pemerintah daerah.
Maka dari itu sebuah visi sebenarnya tergantung dari kemampuan seorang pemimpin
mengelola sebuah unit kerja perangkat daerah (seperti Dinas, Badan, atau
Kantor, termasuk Kecamatan dan Kelurahan), maka jaringan kerja seharusnya dikembangkan
sesuai dengan prioritas waktu dan pilihan sasaran yang ingin dicapai.
Dengan
memadukan strategi pembangunan nasional dan program pembangunan nasional serta
kebutuhan pembangunan daerah pada masa yang akan datang, rencana pengembangan
network akan difokuskan pada:
a.
Pengembangan network dengan lembaga vertikal.
b.
Pengembangan network dengan lembaga horizontal.
c.
Pengembangan network khusus dengan pihak luar.
d.
Pengembangan kemampuan-kemampuan strategis pendukung, seperti penguasaan bahasa
asing, teknologi informasi, teknik pengambilan keputusan dan dsb.
Kebutuhan
awal yang direkomendasikan dalam pengembangan jaringan kerja pemerintahan daerah
ini adalah:
1.
Perlunya sebuah jaringan kerja internal maupun eksternal yang dikembangkan
sesuai kebutuhan lokal.
2.
Perlunya sebuah organisasi yang akan selalu memantau dan mengembangkan jaringan
kerja sesuai prioritas pembangunan daerah.
3.
Perlunya data potensi daerah yang valid untuk mengetahui peluang pengembangan
jaringan kerja lokal.
4.
Perlunya dukungan penuh pemerintah daerah dalam pengembangan jaringan kerja.
BAB
III
KESIMPULAN
Dengan adanya
rencana kerja pengembangan network ini diharapkan perangkat daerah akan
memberikan implikasi positif bagi pelaksanaan otonomi daerah pada masa yang
akan datang. Paling tidak pengembangan network akan makin memberikan peluang
perwujudan otonomi daerah sesuai visi yang telah disepakati bersama antara seluruh
stakeholders di daerah bersangkutan dengan Pemerintah termasuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tersebut.
Untuk kedepan dan seterusnya, hal ini dapat terus mengembangkan kemampuan kemampuan strategis
pendukung berupa penguasaan teknologi informasi dan pendukung lainnya.
REFERENSI:
0 comments :
Post a Comment